Integrasi Hukum Konvensional dan Digital: Studi tentang Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum perjanjian. Perjanjian elektronik menjadi fenomena yang umum dalam transaksi digital. Namun, keberadaan perjanjian elektronik menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai keabsahan dan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum Indonesia. KUH Perdata yang merupakan dasar hukum perjanjian belum mengatur secara eksplisit bentuk perjanjian elektronik, sementara UU ITE telah memberikan pengakuan hukum terhadap informasi elektronik dan tanda tangan elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka dan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara substansi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata masih berlaku, tetapi bentuk pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan UU ITE. Integrasi antara kedua sistem hukum ini menciptakan dasar yang sah untuk mengakui dan menegakkan perjanjian elektronik di Indonesia. Namun demikian, masih diperlukan sinkronisasi lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian hukum di masa depan.