IMPLEMENTASI AI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA: STUDI KASUS DETEKSI KEJAHATAN SIBER

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan revolusi digital yang mengubah wajah dunia, termasuk dalam penegakan hukum. Kejahatan siber yang terus berkembang menjadi ancaman baru, memaksa Indonesia beradaptasi. Teknologi kecerdasan buatan (AI) muncul sebagai harapan untuk melawan ancaman ini, meski menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan implementasi AI dalam deteksi kejahatan siber di Indonesia, meliputi aspek teknis dan sosial-ekonomi. Serta mengidentifikasi dampak sosial, seperti perubahan struktur pekerjaan dan masalah privasi, serta dampak ekonomi terkait biaya implementasi dan efisiensi penegakan hukum. Metode yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis ketentuan hukum AI dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Pendekatan konseptual dan komparatif digunakan untuk memahami prinsip teknologi dan membandingkan penerapan AI di Indonesia dengan negara lain. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AI dalam penegakan hukum pidana di Indonesia menghadapi tantangan infrastruktur, regulasi, dan kesiapan sosial. Kesuksesan alih teknologi bergantung pada pelatihan SDM dan penerimaan sosial. Penyesuaian AI dengan prinsip hukum pidana dan regulasi seperti UU ITE penting untuk memastikan perlindungan data pribadi dan keadilan. Tantangan lainnya meliputi kesenjangan distribusi teknologi antara daerah urban dan pedesaan, serta risiko penyalahgunaan data dan ketidakpercayaan masyarakat. Penerapan AI harus diatur dengan regulasi yang jelas dan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi.